Doreng,- Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-110 TA. 2021 Kodim 1603/Sikka, masih terus berlangsung. Segenap anggota TNI/POLRI yang bersinergi bersama masyarakat terlihat terus antusias dan bersemangat dalam melaksanakan kegiatan pengerjaan pembukaan jalan dalam program fisik TMMD bertempat di Desa Persiapan Pelibaler, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, Kamis [11/03/2021].
TMMD Kodim 1603/Sikka yang mengambil beberapa sasaran terus dilaksanakan dengan harapan sasaran dapat selesai bersamaan dengan selesainya kegiatan TMMD ke-110 nanti. Kali ini Satgas TMMD berhasil menyelesaikan sebagian target sasaran fisik, prajurit TNI/POLRI yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) tetap semangat menjalankan tugas dan pengabdiannya kepada masyarakat khususnya bagi warga di Desa Persiapan Pelibaler.
Pasi Ter Kodim 1603/Sikka, Kapten Arm. Edi Hermanto mengatakan, bahwa keakraban semakin terjalin dan terlihat mana kala anggota TNI/POLRI yang tergabung dalam satgas TMMD melakukan pekerjaan bersama sama dengan masyarakat.
Hal inilah yang menjadikan hubungan di antara masyarakat dan TNI/POLRI senantiasa terjalin harmonis. TNI/POLRI merupakan penyemangat tersendiri bagi warga masyarakat dalam turut membantu dan mendukung terlaksananya program TMMD ke-110 Kodim 1603/Sikka.
Meski dihadapkan dengan cuaca yang selalu mengalami perubahan iklim baik kemarau dan hujan pelaksanaan kegiatan program TMMD tetap terus berlanjut tanpa menyurutkan semangat kerja dari anggota personel satgas TMMD di lapangan. Karena kegiatan program TMMD ke-110 TA. 2021 Kodim 1603/Sikka harus terselesaikan sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan sesuai program kerja yang terjadwal. [Liput:Chen/FD]
Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor https://pa-barru.go.id/kasus/ https://sman53jkt.sch.id/53/ https://pta-padang.go.id/po-includes/js/elid/?PTAP=Slot%20Gacor https://mi.pta-padang.go.id/sekuritas/?mitigasi=Mawartoto https://conceitho.com/pela/?sobre=Slot%20Gacor https://yjhallalathur.com/auditorium/?arapuzha=Slot%20Gacor
SAPTOSARI – Sabtu (27/11/2021) Jajaran Polres Gunungkidul menggelar vaksinasi masal serenta se Indonesia di Gedung Olahraga (GOR), Kalururahan Kepek, Kapanewon Saptosari. Vaksinasi ini dilaksanakan untuk mengejar target penyelesaian akhir tahun.
Hal ini diungkapkan oleh Wakapolda DIY Brigjen Pol R Slamet Santoso saat meninjau dan memonitoring secara langsung jalanya vaksinasi serentak se Indonesia. Menurut Brigjen Pol R Slamet Santoso, pelaksanaan percepatan vaksinasi ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Jokowi untuk segera tercapainya target angka 70 persen di seluruh Indonesia.
Wakapolda menambahkan untuk kategori warga masyarakat lansia merupakan sasaran dengan capaian paling rendah. Selain itu khususnya di Kabupaten Gunungkidul disebut pelaksanaan vaksinasi terkendala jarak yang jauh dan kondisi geografis.
“Polri mengejar target dengan vaksinasi mobile. Percepatan kami lakukan hingga bulan Desember mendatang agar tercapai 90 persen,”terangnya.
Dalam kesempatan yang sama Kapolres Gunungkidul, AKBP Aditya Galayudha Ferdiyansah, S.I.K., M.T. menjelaskan, kuota vaksin yang disediakan mencapai 3.000 dosis. Vaksin yang dipakai berjenis Sinovac untuk dosis 1. Menurutnya terdapat warga masyarakat di 6 Kapanewon yakni Saptosari, Panggang, Tanjungsari, Paliyan, Playen dan Wonosari. Total yang mengikuti pelaksanaan vaksinasi ini menurut Kapolres sebanyak 1.400 lebih warga.
Offenbar hast du diese Funktion zu schnell genutzt. Du wurdest vorübergehend von der Nutzung dieser Funktion blockiert.
Wenn dies deiner Meinung nach nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards verstößt,
Kejar Target, Data Simpeg Dan E-Doc MS Idi Terus Di Upload
Sarbaini, S.EI., operator Simpeg dan E-Doc
Setelah mengikuti bimbingan teknis beberapa waktu lalu, bagian kepegawaian Mahkamah Syar’iyah Idi disibukkan dengan harus mengisi dan meng-upload data Simpeg dan E-Doc. Dengan hasil yang diberitahukan saat bimtek, kekurangan dan kekosongan data membuat ruangan kepegawaian dipenuhi dengan kertas yang akan di scan kemudian di upload.
Suasana seperti ini terlihat hari Kamis (14/11), saat redaksi melewati ruangan kepegawaian terdengar suara riuh didalam bagian ruangan kepegawaian. Sontak saja kemudian redaksi ingin tahu apa yang terjadi didalam, ketika redaksi masuk terlihat dengan jelas tiga orang didalam disibukkan dengan kegiatan yang tentunya sangat melelahkan.
Kaur Kepegawaian ibu Hasrati, A.Md., sibuk dengan membilah satu persatu kertas untuk kebutuhan data, Afwan Zahri, S.HI., terlihat sibuk dengan mengisi data di komputer sedangkan Sarbaini, S.EI., membuka tutup mesin scanner untuk mengscan data yang kemudian akan di upload.
Ibu Hasrati, A.Md., saat dimintai keterangan mengatakan, kekurangan data atau data yang belum terisi di aplikasi Simpeg dan E-Doc terus dilakukan sampai data tersebut benar-benar terisi dengan data yang lengkap. Bahkan beliau menargetkan pengisian data yang lengkap pada kedua aplikasi ini dapat terselesaikan sebelum rakor dimulai.
Sementara itu Wakil Sekretaris MS Idi Nizar, S.Ag., ketika dikonfirmasi juga mengatakan, kekurangan data pada aplikasi Simpeg dan E-Doc saat ini terus dibenahi. Beliau juga memberikan semangat kepada pegawai bagian kepegawaian agar data tersebut terisi dengan lengkap.
Semoga dengan lengkapnya data pada aplikasi Simpeg dan E-Doc, tentunya akan memberikan hasil yang terbaik untuk Mahkamah Syar’iyah Idi dalam pengisian data ini. Semoga.(DCB)
Pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan mencapai 3,95 persen di tahun 2024. Sebagaimana amanat dari terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 tahun 2022, tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Di mana pada 2020, rasio kewirausahaan baru mencapai 3,47 persen.
Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggulirkan program Patenpreneur (Pahlawan Tumpuan Ekonomi Negeri) 2022.
Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah menjelaskan, Patenpreneur 2022 merupakan program yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, yang merupakan program nationwide untuk memfasilitasi entrepreneur mendapatkan konsultasi bisnis dan pendampingan usaha.
“Untuk tahap awal open call, tahun ini kita berharap menjaring sekitar 3.700 pelaku usaha. Dengan rincian, 3.000 pelaku usaha masuk dalam program pendampingan usaha, dan 700 peserta masuk dalam konsultasi bisnis,” sebut Azizah dalam Konferensi Pers Kick-Off Open Call Program Patenpreneur 2022 secara daring, Jakarta, belum lama ini.
Ia melanjutkan, program ini diarahkan untuk memfasilitasi wirausaha sesuai tahapannya, baik itu Calon Wirausaha, Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan. Pemisahan ini jelas Azizah, perlu dilakukan mengingat tiap tahap wirausaha akan memiliki kebutuhan yang berbeda dan ekosistem yang berbeda.
Selain melalui Program Patenpreneur, KemenKopUKM memiliki sejumlah program dalam mendongkrak rasio kewirausahaan. Mulai dari pengembangan lembaga inkubator dan inkubasi usaha, transformasi digital KUKM, Re-Desain Program PLUT KUKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu KUKM), hingga Program Entrepreneur Financial Fiesta dan program lain.
“Upaya ini diharapkan dapat mempercepat proses penciptaan wirausaha menuju wirausaha mapan. Khusus di tahun ini, program-program pengembangan rasio kewirausahaan itu diharapkan dapat meningkatkan rasio kewirausahaan hingga 3,75 persen dan mencapai 3,95 persen di tahun 2024,” jelas Azizah.
Berdasarkan sensus ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS), baseline 2019 jumlah rasio wirausaha mencapai 3,3 persen setara 8,2 juta. Artinya dengan target 3,95 persen di 2024, maka diperlukan 1,5 juta penduduk yang usahanya menetap hingga 2024.
“Penumbuhan 1,5 juta wirausaha baru, tentunya efektif dalam kurun waktu 3 tahun atau mulai dari 2022 hingga 2024. Sehingga rata-rata target per tahunnya sebanyak 500 ribu wirausaha baru,” jelas Azizah.
Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam Patenpreneur ini, akan diimplementasikan melalui dua metode kegiatan. Pertama, konsultasi bisnis bertujuan membantu wirausaha yang sudah berjalan usahanya dalam menyelesaikan suatu masalah yang spesifik, dengan cara difasilitasi sesi konsultasi dengan seorang pakar.
Kedua pendampingan usaha, merupakan pembinaan terstruktur selama dua bulan untuk membantu wirausaha memulai atau mengembangkan usahanya. Selain itu akan ada juga inkubasi yang dilakukan selama enam bulan, oleh KemenKopUKM yang bekerja sama dengan 19 lembaga inkubator, termasuk perguruan tinggi.
“Kerja sama dengan inkubator telah dilakukan sejak tahun sebelumnya. Tahun ini akan kembali digulirkan, karena kami melihat hasil dari proses inkubasi ini sangat baik dan efektif. Terbukti mampu menelurkan wirausaha yang berkualitas,” tegas Azizah.
Dalam mensukseskan Program Patenpreneur ini, juga akan ditempuh sejumlah tahapan. Yakni, dimulai dengan open call atau penjaringan peserta. Pendaftaran sebagai calon peserta program melalui link https://bit.ly/Patenpreneur.
Selanjutnya tahap penilaian (assessment) entrepreneur. Kemudian penyelenggaraan kegiatan inti, yaitu kegiatan Konsultasi Bisnis dan Pendampingan Usaha. Lalu tahap evaluasi dan klasifikasi peserta.
Terakhir, rekomendasi keberlanjutan. Di mana peserta Patenpreneur akan disalurkan ke berbagai program lanjutan. Seperti terhubung dengan Lembaga Inkubator, Akses Pembiayaan, Kolaborasi Rantai Pasok, Akses Pasar baik melalui internal Kementerian Koperasi dan UKM maupun Kementerian/Lembaga terkait serta Program Kewirausahaan Dunia Usaha, Industri dan Pendidikan.
Ia menegaskan, kunci keberhasilan dari Patenpreneur adalah kolaborasi dan keterlibatan aktif para pihak yang berkepentingan terhadap pengembangan kewirausahaan nasional. Juga dukungan yang besar dari masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.
“Kami percaya bahwa Patenpreneur 2022 ini dapat melahirkan agent of change di antara generasi muda. Memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi, inovatif, memiliki keinginan untuk tumbuh secara berkelanjutan, dan mampu menciptakan lapangan kerja,” pungkas Azizah. (Sumber Kemenkop UKM)
Menko PMK Rilis Angka Penurunan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Semester I Tahun 2024
KEMENKO PMK -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy merilis pembaruan capaian angka penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Indonesia untuk periode semester I tahun 2024. Kegiatan ini dilakukan di Ruang Heritage Kantor Kemenko PMK, pada Rabu (3/7/2024).
Angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Indonesia terus mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,03 persen. Angka ini telah mengalami penurunan sebesar 0,33 persen yang mana semula pada bulan Maret 2023 angka kemiskinan sebesar 9,36 persen. Angka kemiskinan 9,03 persen ini merupakan angka terendah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir
Sejalan dengan angka kemiskinan, kondisi kemiskinan ekstrem di Indonesia juga terus mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin ekstrem Indonesia pada Maret 2024 sebesar 0,83 persen, berhasil turun 0,29 persen poin terhadap Maret 2023 sebesar 1,12 persen.
Menko PMK Muhadjir Effendy menjelaskan, capaian ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam upaya menurunkan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Dia menyampaikan, pihaknya terus berupaya mengejar supaya target penurunan bisa mendekati target, yang ditentukan oleh Presiden RI Joko Widodo, yaitu untuk penurunan angka kemiskinan 7,5 persen, dan angka kemiskinan ekstrem di bawah 0 persen di tahun 2024.
Muhadjir menuturkan bahwa sisa waktu dalam mengejar target tahun 2024 adalah 5 (lima) bulan. Karenanya dia menegaskan, upaya-upaya dan intervensi akan terus diperkuat dan dipercepat oleh pemerintah.
"Kita upayakan dalam lima bulan ke depan untuk semua intervensi yang sudah ada kita optimalkan. Intervensinya dari tiga strategi, yaitu menekan angka pengeluaran keluarga miskin, menaikkan pendapatan melalui program pemberdayaan, dan kita juga mengoptimalkan penanganan kantong kemiskinan," jelasnya.
Pemerintah telah melakukan 3 strategi utama, yaitu: Penurunan beban pengeluaran; Peningkatan Pendapatan dan; Pengurangan kantong-kantong kemiskinan yang berjalan secara konvergen dan terintegrasi. Hal ini dilakukan sebagai wujud nyata untuk melindungi kelompok-kelompok rentan agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan dan mendapatkan akses kebutuhan dasar yang setara.
Selain itu, strategi pentahelix melalui kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Daerah, Akademisi, Organisasi Masyarakat, dan Media Massa, diharapkan dapat memperkuat upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan menurunkan angka kemiskinan.
Lebih lanjut, Menko Muhadjir menyampaikan selain peran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki andil yang nyata dalam upaya menurunkan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
"Semuanya sangat tergantung pada kemauan baik dan kesungguhan pemerintah daerah setempat. Karena urusan kemiskinan ini adalah urusan pemerintah konkuren. Tanggung jawab dan wewenang itu berbagi antara pusat dan daerah," ungkapnya.
Menko PMK menjelaskan, pemerintah pusat tidak bisa langsung melakukan intervensi tanpa andil pemerintah daerah, baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Menurutnya, bila pihak daerah memiliki kemampuan fiskal dan anggaran yang baik, maka bisa melakukan inisiatif untuk melakukan langkah-langkah intervensi kemiskinan tanpa menunggu arahan pemerintah pusat.
Sebaliknya, bila daerah-daerah yang tidak memiliki kemampuan fiskal yang kiat dan anggaran yang tidak memadai, maka pemerintah pusat akan memperkuat intervensi untuk mempercepat penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
"Dalam lima bulan ini saya akan meminta deputi yang menangani untuk memastikan daerah mana yang angka kemiskinan dan kemiskinan ekstremnya tinggi dan butuh intervensi pemerintah pusat. Dan tentu saja tetap melibatkan pemerintah daerah," jelasnya.
Muhadjir menerangkan, untuk penanganan kemiskinan ekstrem semakin kecil angkanya maka semakin sulit untuk ditangani. Hal itu menurutnya seperti kerak nasi yang membutuhkan upaya lebih keras dalam menghapusnya. Karenanya, dia menjelaskan, untuk mengatasi kemiskinan ekstrem sampai 0 persen perlu upaya dan modal yang lebih besar, termasuk juga memperluas cakupan intervensi.
"Karena itu, kita Kemenko PMK juga akan mengoptimalkan menurunkan pengeluaran yaitu untuk anggota keluarga miskin lansia dan difabel, serta mereka yang mengalami sakit permanen. Itu harus mendapatkan intervensi untuk pengeluaran atau bansos secara permanen. Ini nanti kita akan rapihkan dan dimasukkan dalam data P3KE," jelasnya.
Meskipun masih perlu kerja keras, Muhadjir mengaku optimis angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Indonesia bisa mendekati target yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo.
"Memang targetnya untuk kemiskinan 7,5 persen, dan posisi kita 9,03 persen. Kita berharap kalau penurunan konsisten 2,33 persen maka mestinya akhir tahun nanti sudah bisa di bawah 9 persen. Artinya di bawah 8,5. Untuk Kemiskinan Ekstrem Saya optimis akhir tahun 2024 walaupun tidak 0 bunder mestinya bisa di bawah 0,5 persen," ungkap Muhadjir. (*)
